KABUPATEN LAMPUNG SELATAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan menyoroti lemahnya kualitas perencanaan anggaran dalam Rapat Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Kamis 31 Juli 2025.
Anggota Banggar DPRD Lampung Selatan Amelia Nanda Sari, menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada TAPD.
Sehingga, ia menegaskan pentingnya program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat dan selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan.
“Program kerja harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan tidak boleh lepas dari arah visi kepala daerah,” ujar Amel, sapaan akrabnya.
Amel juga menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, aspek-aspek tersebut adalah fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
“Maka itu pekerjaan rumah kita yang paling mendasar. Kalau akses dan layanan dasar belum terpenuhi, kesejahteraan akan sulit tercapai,” tambah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Selatan ini.
Tak hanya itu, Amel juga menyoroti persoalan klasik yang kerap membelenggu satuan kerja. Yaitu lemahnya sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia meminta agar aspirasi rakyat yang telah dimasukkan melalui sistem E-Pokir benar-benar diakomodir secara adil dan proporsional.
“Jangan sampai pokir DPRD hanya jadi formalitas. Ini bagian dari hasil reses, suara rakyat. Harus dihargai dan disinkronkan dengan RPJMD,” tegasnya.
Sorotan paling tajam disampaikan Amel ketika mengungkap banyaknya program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya hasil copy-paste dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa evaluasi dan inovasi berarti.
“Tiap tahun kita temukan perencanaan OPD yang hanya menyalin program lama. Ini jelas tidak berdampak. Evaluasi kinerja program harus jadi dasar penyusunan program baru,” kritiknya. (*/Al)
