KABUPATEN LAMPUNG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Desak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untum Prioritaskan Infrastruktur Pendidikan dan Akses Transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.
Anggota DPRD Lampung Selatan mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.
Desakan itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PAN, Edi Waluyo, saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang Banggar DPRD setempat, pada Selasa 15 Juli 2025.
Menurut Edi, desakan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan, yang mengalami kerusakan parah.
“Beberapa sekolah dasar di Purwodadi kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitas rusak, atap bocor, dan tidak nyaman untuk proses belajar-mengajar. Kami minta ini menjadi perhatian serius dalam perubahan anggaran,” tegasnya.
Selain pendidikan, Edi juga menyoroti kondisi Jembatan Way Galih di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, yang rusak dan menjadi penghubung antarwilayah.
“Kami tidak ingin anggaran perubahan hanya fokus pada hal-hal administratif. Infrastruktur dasar seperti jembatan yang rusak harus segera diperbaiki demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan TAPD menyatakan pihaknya akan menampung seluruh usulan dari DPRD dan melakukan verifikasi terhadap skala prioritas kebutuhan di lapangan.
“Kami akan melakukan pengecekan langsung dan mengkaji sejauh mana tingkat urgensinya. Prinsipnya, kami terbuka terhadap usulan DPRD, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat,” kata perwakilan TAPD.
Sehingga ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Namun, pemerintah daerah akan berupaya melakukan penyesuaian agar program-program prioritas tetap dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan. “Insyaallah akan kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun ini,” ujarnya. (Al)
