Ketua LSM MaBes Soroti Rolling Pejabat dan Jabatan Istri Bupati Lampung Tengah

Lampung Tengah — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Bersatu (LSM MaBes) Kabupaten Lampung Tengah, Ibrahim Nyerupa, menyoroti kebijakan rolling pejabat eselon yang dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah pada Jumat (31/10/2025).

Ibrahim menilai, jika proses rolling tersebut dilakukan sesuai aturan dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, maka hal itu tidak salah. Namun, menurutnya, dari sisi etika pemerintahan, keputusan tersebut terkesan kurang pantas karena terdapat pejabat eselon yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru diturunkan menjadi sekretaris kecamatan (sekcam) atau kepala bidang (kabid).

“Kalau mengikuti aturan memang tidak salah, sebab sebelumnya sudah ada evaluasi kinerja. Tapi secara etika, kurang elok kalau seorang kepala OPD langsung diturunkan menjadi sekcam atau kabid,” ujar Ibrahim, Rabu (5/11/2025).

Ibrahim juga menyinggung capaian serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang hingga 3 Oktober 2025 baru mencapai 50,52 persen. Ia menilai hal ini mencerminkan lemahnya kinerja sejumlah OPD dan bisa menjadi alasan evaluasi pejabat ke depan.

“Bisa jadi ini salah satu strategi untuk merolling kepala OPD ke depan agar bisa diganti lagi. Ini baru sebatas dugaan ya,” jelasnya.

Selain itu, Ibrahim turut menyoroti posisi istri Bupati Lampung Tengah yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Menurutnya, dengan banyaknya peran sosial yang melekat sebagai istri bupati, jabatan tersebut dinilai tidak relevan secara etika dan efektivitas kerja.

“Ini kan istri bupati, dia juga Ketua TP-PKK, Bunda PAUD, Ketua Dekranasda, dan Ketua Posyandu. Kegiatannya sudah sangat padat, masak masih maruk mau jabatan sekretaris juga,” tegasnya.

Ibrahim menambahkan, semestinya pemerintah daerah bersikap lebih bijak dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bukan sekadar berdasarkan keinginan pribadi.

“Pemerintah harus melihat dari kacamata yang sehat, bukan dari nafsu. Sebab Lampung Tengah ini milik rakyat, bukan milik perorangan,” pungkasnya.(BN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *