Bandar Lampung – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai dijalankan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Lampung. Program ini digadang-gadang menjadi solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Namun, implementasinya di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar.
Pasalnya, pembangunan gedung Kopdes Merah Putih diketahui dianggarkan mencapai Rp1,5 miliar per unit, dan angka tersebut belum termasuk sarana serta prasarana pendukung. Ironisnya, beredar informasi bahwa dalam praktiknya terjadi dugaan pemangkasan anggaran hingga lebih dari Rp500 juta.
Jika dugaan tersebut benar, maka nilai realisasi pembangunan hanya berkisar Rp900 juta, jauh dari angka yang telah ditetapkan.
Menanggapi hal ini, Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung,yang juga Merupakan Advokat,Politisi dan Kepala Bidang Hukum ASKONAS Lampung, Andri Trisko angkat bicara dan menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
“Ini bukan soal kecil. Ini menyangkut uang rakyat dan masa depan program jangka panjang. Harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegas Andri, Senin (26/3/2026).
Ia bahkan menduga adanya pola atau skema tertentu yang berpotensi merugikan masyarakat jika tidak segera diawasi secara serius.
“Kalau benar ada pemotongan, ini harus dibuka terang. Jangan sampai program yang seharusnya mensejahterakan rakyat justru jadi ruang permainan oknum,” ujarnya.
Andri juga mengingatkan agar tidak ada pihak di luar kewenangan sipil yang ikut masuk dalam pengelolaan program tersebut.
“Harus jelas batasannya. Ini ranah sipil, jangan sampai ada intervensi yang justru membuat masyarakat tertekan atau dirugikan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Andri menginstruksikan seluruh kader PGK di Lampung untuk turun langsung ke lapangan melakukan fungsi kontrol sosial.
“Kader harus hadir. Lakukan check and balance, bangun dialog dengan pihak terkait, dan pastikan program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
PGK menilai, tanpa transparansi dan pengawasan ketat, program sebesar Kopdes Merah Putih berpotensi melenceng dari tujuan awal yang diharapkan.
