Bekasi,Beritapaktual,Com= Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima langsung aspirasi para petani dari wilayah utara dalam sebuah audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Plt. Bupati Bekasi, Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini dimonitor langsung oleh jajaran Polsek Cikarang Pusat dan berlangsung aman, tertib dan kondusif.
Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIB tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, jajaran Asisten Daerah, Kepala Dinas Pertanian, perwakilan Dinas SDABMBK, unsur UPTD, serta perwakilan petani Kabupaten Bekasi Wilayah Utara yang dipimpin Ketua Petani Jejen Jaenudin. Sekitar 20 orang petani hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis yang mereka hadapi di lapangan.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Bekasi menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan keterbukaan para petani dalam menyampaikan aspirasi. Ia mengakui bahwa sekitar 6.000 hektare lahan persawahan di Kabupaten Bekasi terdampak banjir, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi. Plt. Bupati juga mengajak para petani untuk memberikan masukan konstruktif demi mengembalikan kejayaan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pada kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan permohonan maaf atas miskomunikasi sebelumnya karena harus menghadiri agenda bersama Gubernur Jawa Barat terkait penanganan tanggul.
Ketua Petani Kabupaten Bekasi Wilayah Utara, Jejen Jaenudin, menyampaikan sejumlah aspirasi utama, terutama terkait pembangunan Bendungan Srengseng Hilir (BSH-0) di Desa Sukajaya yang mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada petani, baik berupa kekeringan saat musim kemarau maupun banjir saat musim hujan. Petani berharap adanya kepastian waktu penyelesaian bendungan agar sistem pengairan dapat kembali berfungsi optimal.
Selain itu, petani juga menyoroti banyaknya lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat banjir dan meminta bantuan benih atau bibit pertanian. Mereka juga menilai normalisasi Kali Srengseng sepanjang sekitar 34 kilometer dengan anggaran Rp47 miliar belum memberikan dampak maksimal, serta meminta agar anggaran perawatan pasca normalisasi sebesar Rp2,5 miliar segera dimanfaatkan. Permasalahan sampah di wilayah hilir serta pengelolaan pintu air Kali Cikarang Hilir oleh Perum Jasa Tirta II turut menjadi perhatian serius,tutupnya.( Gpas)
