Bekasi,Beritapaktual,com.= Plt. Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh desa di Kabupaten Bekasi. Ia tidak ingin ada lagi desa yang tidak mendapatkan program pembangunan, baik pada tahun 2026 maupun perencanaan tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Plt Bupati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cikarang Utara Tahun 2026, yang digelar di Kantor Kecamatan, Cikarang Utara, Rabu (04/02/2026).
“Saya sengaja mengabsen kepala desa karena saya tidak mau nantinya ada desa yang tidak dibangun,” ujar dr Asep dalam sambutannya di hadapan peserta Musrenbang.
Plt Bupati menyebut, berdasarkan laporan, terdapat satu desa di Kecamatan Cikarang Utara yang pada tahun 2026 belum mendapatkan alokasi pembangunan. Ia pun meminta agar hal tersebut segera dikoreksi melalui pergeseran program.
“Bappeda nanti harus ada pergeseran. Saya di 2027 ingin ada pembangunan yang berkeadilan. Utara, tengah, selatan itu sama rata,” tegasnya.
Ia menilai, dengan total anggaran pembangunan desa di Kabupaten Bekasi yang mencapai hampir Rp1 triliun, seharusnya memungkinkan setiap desa minimal mendapatkan alokasi pembangunan.
Dalam kesempatan itu, dr Asep juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengevaluasi ulang pelaksanaan pembangunan tahun 2026 agar lebih merata. Ia bahkan membuka kemungkinan pelaksanaan pembangunan digeser waktu dan anggarannya agar hasilnya lebih tepat sasaran.
Ia juga menekankan, Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tanpa hasil nyata. Karena itu, ia meminta Bappeda, BPKD, serta DPRD terlibat aktif dalam memastikan pemerataan program.
“Jangan sampai Musrenbang tidak ada hasilnya. Ini jerih payah kepala desa, jerih payah masyarakat ungkapnya.
Plt Bupati juga menegaskan, pemerintah daerah berupaya respons cepat pada perencanaan apabila terjadi kondisi darurat seperti banjir. Menurutnya, jika suatu wilayah membutuhkan penanganan segera, maka harus bisa dieksekusi pada tahun berjalan meskipun tidak tercantum dalam usulan awal Musrenbang.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak ada praktik permainan dalam pembangunan, serta menekankan bahwa semua program harus bertanggung jawab dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat.
“Harus kita pertanggungjawabkan, dan jangan takut. Karena buat rakyat, bukan buat diri sendiri,” tutupnya ( Gpas)
